Musrenbang 2022 dan RKPD 2023, Ini Prioritas Pemprov Jateng
By Abdi Satria
nusakini.com-Semarang-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus terhadap pemulihan ekonomi sektor yang terdampak Pandemi Covid-19.
Hal itu dikemukakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, saat memimpin rapat Pembukaan Masa Musrenbang 2022 dan Konsultasi Publik Rancangan AwaL RKPD 2023, Senin (31/1/2022).
Rapat tersebut digelar secara luring dan daring. Pada kesempatan itu hadir secara langsung Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman. Adapula perwakilan dari Forum Anak Jateng dan perwakilan kelompok difabel. Sementara, Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana, Deputi Direktur Koordinator Kelompok Perumusan Kantor Perwakilan BI Jateng Gerry Harahap, dan pemangku pemerintahan terkait melalui teknologi maya.
Menurut Ganjar, ajang tersebut menjadi arena untuk “berbelanja” pendapat dan usulan dari masyarakat. Tidak hanya terkait pemerintahan, juga kebijakan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
Ia mengungkapkan, dampak Covid-19 mau tidak mau berpengaruh terhadap kehidupan warga Jateng. Untuk itu, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Bagaimana kita membuka ruang investasi, membelanjakan APBD kita. Mana yang konsumtif, mana yang produktif. Kita dengar usulan masyarakat. Tadi dari Dewan (DPRD) sampaikan layanan tidak boleh kurang. Saya tambahi, harus juga berintegritas dan anti korupsi,” tegasnya.
Ganjar mengatakan, salah satu prioritas pembangunan pada 2022 adalah menggairahkan kembali sektor yang terpukul pandemi.
“Prioritas pada sektor yang terpukul seperti pariwisata atau pertanian. Pertanian memang tumbuh terus, tapi ada catatan nilai tukar petani, petani belum mendapatkan keuntungan lebih ketika panen. Itu jadi prioritas kita,” sebutnya.
Prioritas lain yang diperhatikan adalah ketahanan pangan, peningkatan nilai penanaman modal, optimalisasi sumber daya hutan kayu dan nonkayu, peningkatan eco socio tourism. Adapula peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi, barang dan jasa serta penumpang, maupun peningkatan ketahanan kebencanaan.
Prioritas berikutnya, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Hal itu ditempuh melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di antaranya penyediaan basic need untuk penduduk miskin kota dan desa, penguatan keberlanjutan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin.
Selanjutnya adalah penuntasan wajib belajar 12 tahun, pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, penguatan pembangunan kesehatan melalui peningkatan sarpras, penguatan manajeman dan layanan kesehatan. Termasuk pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Dengar Kelompok Minoritas
Pada kegiatan tersebut, hadir pula perwakilan dari forum anak dan warga berkebutuhan khusus. Bagi Ganjar, usulan yang disampaikan adalah bentuk masukan, yang muaranya adalah peningkatan layanan di ruang publik.
Perwakilan difabel menyoroti tentang akses bagi penyandang disabilitas bagi dirinya. Tidak hanya di kantor pemerintahan juga pada fasilitas umum.
“Ini Mas Reza, yang memberikan catatan penting terhadap kita, tentang akses. Pemerintah ini bersimpati tapi kurang empati. Itu kita sadari. Akses ke gedung mestinya sudah dibuat,” tuturnya.
SGanjar juga menyerap aspirasi dari Forum Anak yang memberi masukan terkait protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Selain itu, nasib anak tanpa orang tua karena pandemi Covid-19 pun perlu perhatian.
Adapun, masukan dan usulan kegiatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat disalurkan melalui jatengprov.go.id/masukanrkpd2023. Sementara untuk pokok pikiran DPRD, usulan kegiatan perangkat daerah dapat diusulkan melalui erembugan.jatengprov.go.id, mulai tanggal 4 Februari 2022.
“Kita libatkan, terus mereka agar kita bisa menyusun (kebijakan) dengan baik. Ini (tahap) pertama nanti akan ada pertemuan berikutnya, harapannya masyarakat bisa memberi masukan termasuk di website kita,” pungkas Ganjar.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jateng Yulianto Prabowo memaparkan, akan menampung usulan dari masyarakat. Terkait program unggulan seperti bantuan guru agama dan pembenahan rumah tak layak huni, ia memastikan tetap berjalan.
“Masih tetap berjalan, cuma tadi ada usulan DPRD Jateng itu unit cost-nya ditambah. Pak Gubernur sampaikan setuju. Namun demikian, harus dihitung. kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” paparnya. (rls)